DONASIKAN UANG ANDA ke BCA KCU Asemka, AC. 001.302.2400 a/n. GEREJA BETHEL INDONESIA atau CIMB NIAGA Kebon Sirih, AC. 170.01.00355.00.5 a/n. GEREJA BETHEL INDONESIA dan Sukseskan SIDANG SINODE GBI XV

HUT GBI ke - 44

melianus-smd6dkiShalom…

Hari ini 6 Oktober 2014, GBI memasuki usia ke 44 tahun, walaupun tergolong sebuah organisasi gereja terrmuda di Indonesia dan dunia namun usia ini sudah tergolong dewasa. Di HUT yang ke 44 ini saya perlu sampaikan beberapa pesan kepada semua hamba Tuhan dan anggota jemaat GBI di mana saja saudara berada dan sejauh berita ini dapat saudara lihat/baca sebagai berikut :

  1. Kita harus terus bersyukur karena oleh anugerah Tuhan saja maka GBI dapat bertumbuh dan berkembang serta dapat menjadi berkat bagi bangsa bangsa di dunia
  2. Mari kita semua terus menjaga dan memelihara kekeluargaan yang sudah terbangun dengan harmonis selama ini.
  3. Mari kita semua terus bersama sama melaksanakan tugas misi Kristus sampai keujung bumi sebagai wujud ketaatan kita kepada Amanat Agung Kristus bagi GerejaNya.

Selamat bersyukur atas Hari Jadi Gereja Bethel Indonesia yang ke 44 tahun, Tuhan memberkati semua rekan hamba Tuhan dan warga GBI di seluruh pelosok tanah air dan dunia

Pdt. M. Ferry H Kakiay, M.Th

Sekum BPH GBI

Kriminalisasi Terhadap Anak

Harkristuti-Harkrisnowo-danAliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Anak (UNICEF) menggelar talkshow dengan tema “ Menggugat Kriminalisasi Terhadap Anak” di Jakarta (Kamis, 8/4)

“Jangkauan semua media menjadi semakin penting, urgen dan diperlukan untuk memajukan hak-hak anak dan masalah kesejahteraan anak serta menggalang dukungan untuk melakukan perubahan,” kata Perwakilan UNICEF di Jakarta, Angela Kearney dalam sambutan singkatnya.

Sementara itu, Nezar Patria, Ketua AJI Indonesia, mengatakan,  “Pemahaman jurnalis mengenai isu-isu anak sangat diperlukan agar mereka dapat mempertahan isu anak dalam news agenda, menyorot usaha perlindungan hak-hak tersebut dan pihak-pihak yang gagal mempertahankan komitmen mereka kepada anak.”

Selanjutnya, Dr. Adi Santika, Sekretaris Balitbang HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan sambutan tertulis Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Dalam sambutan tertulisnya, Patrialis mengatakan selama proses peradilan pidana, anak dibawah umur berhadapan dengan orang-orang dewasa yang belum dikenalnya. Anak-anak ini rentan terhadap pelanggaran hak-haknya. Pidana bukan merupakan jalan keluar untuk anak yang bermasalah dengan hukum.

Mengutip data dari lembaga advokasi pemberdayaan anak, setiap tahun tidak kurang dari 4.000 anak usia 13-18 tahun di Indonesia berurusan dengan hukum. Mereka dikategorikan menjadi dua bagian yakni anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Dr-Adi-Santika

Menteri menyoroti masalah anak-anak yang ditahan bersama dengan orang dewasa dan menjadi korban kekerasan selama penahanan. Selain itu, anak yang sedang menjalani proses hukum dan penahanan dalam jangka waktu lama akan kehilangan kesempatan untuk sekolah. Selanjutnya, saat anak bebas dari hukuman, ia malu dan menanggung  beban sebagai eks napi.

Kondisi LP (Lembaga Pemasyarakatan) dan Rutan (Rumah Tahanan) saat ini terisi dengan 135.000 orang di seluruh Indonesia sedangkan kapasitasnya  hanya untuk menampung 90.385 orang. Dari jumlah tersebut, 5.000 orang adalah narapidana dan tahanan anak.

Soal proses dan keputusan pidana, Ia mengharapkan agar ada alternatif lain dari para penegak hukum selain sangsi hukum (pidana atau penahanan). Upaya menjauhkan anak dari proses hukum formal sangat penting, terutama menghindarkan anak dari penahanan sebelum proses pengadilan. Menteri prihatin saat melihat adanya kesenjangan antara law in the book (hukum dalam perundangan/undang-undang) dengan law in action (langkah hukum yang diterapkan) di lapangan. Pemidanaan, katanya akan menjadi senjata pamungkas yang paling akhir terhadap anak.

Selanjutnya, Talkshow ini dipandu Tina Talisa dan  menghadirkan Harkristuti Harkrisnowo (Dirjen Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan HAM) dan Hadi Supeno (Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Sedangkan sebagai penanggap yaitu Irwanto (Peneliti dan Dosen Psikologi Universitas Atmajaya Jakarta), Muhammad Joni (Komnas Anak) dan Drs. Priyadi (Kepala Lapas Anak Pria, Tangerang).

Harkristuti mengatakan anak tidak harus dikenakan pidana tetapi bisa dalam bentuk hukum denda, hukum pengawasan yaitu diserahkan kepada Departemen Sosial, panti asuhan atau orang-tuanya. Inti dari diskusi adalah pentingnya merubah umur anak yang dapat diproses hukum dari 8 hingga 12 tahun dan usaha untuk mengalihkan prosedur hukum ke proses lain.

Layakkah anak dipidanakan ?

Hal ini menjadi pertanyaan praktisi hukum dan masyarakat seputar Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997). Di negara-negara maju, menurut Seto Mulyadi batas usia anak yang bisa diajukan ke pengadilan ialah 15 tahun. Sementara itu, Surastini Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan batasan usia anak tersebut sekitar 12 tahun (Koran Tempo, Kamis, 8/4).

Hal itu disampaikan Surastini ketika menjadi keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi saat menggelar sidang permohonan uji materi atas Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Jakarta (Rabu, 7/4).

Kedua ahli tersebut menyatakan alasan yang sama,  pada usia 8 tahun, merupakan usia yang rendah (terlalu muda, Red) untuk disidangkan. Hal itu tertulis pada Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Pengadilan Anak. Selain itu, mereka berpendapat anak pada usia itu masih membutuhkan perlindungan.

Perihal tindak pidana yang dilakukan anak dibawah usia 8 tahun, menurut Surastini, hal itu tetap diproses tetapi tidak dilanjutkan ke pemeriksaan penyidik. Alasannya, pemeriksaan akan berdampak psikologis dan menciptakan stigma negatif di masyarakat atas diri anak tersebut.

Sementara itu, Seto berpandangan anak delapan tahun yang melakukan tindakan kriminal dibina oleh Dinas Sosial, bukan dihukum di lingkungan orang dewasa sehingga membuat mereka takut.

“Jika seorang anak ditahan, si anak akan stres. Bahkan anak itu akan belajar banyak tentang tindak kejahatan dari orang dewasa yang berada di tempat tahanan. Pada usia itu, anak membutuhkan lingkungan kekeluargaan dalam keseharian,” ujarnya.

Penghargaan Karya Jurnalistik tentang Anak

Acara diakhiri dengan penghargaan AJI – UNICEF yaitu karya jurnalistik terbaik tentang anak. Penghargaan keempat kali ini diberikan kepada wartawan dan organisasi yang secara tepat menggambarkan tantangan yang dihadapi anak-anak di Indonesia.

Panitia menerima 223 karya yang dibuat selama tahun 2009 dari segala penjuru nusantara.Tahun ini,  dewan juri yang terdiri dari para wartawan senior dan pakar hak-hak anak, memilih hanya satu pemenang dari setiap kategori.

Para pemenang ialah :M. Azis Tunny, dengan karya “Sebuah refleksi 11 tahun konflik di Ambon” dari Koran Rakyat Tenggara di Maluku untuk kategori cetak. Untuk kategori radio, pemenangnya adalah Shinta Ardhany, dengan judul “Kawin paksa di Sumba Tengah dari KBRH68, Jakarta”. Wartawan Irfan Radyad dan Soraya Djufril dari Global TV, Jakarta menggaet penghargaan untuk kategori TV dengan judul “Sepenggal Kisah dari Jalanan”.

Inisiatif mengadakan kegiatan ini dimulai pada tahun 2006. Kini,  penghargaan ini menjadi peristiwa yang dinanti-nantikan yang menunjukkan perhatian media semakin besar terhadap isu-isu tentang anak juga disertai peningkatan kualitas liputan yang berperspektif anak. –pram.